Sindiran Sumarsono ke Ahok Kuasanya Telah Seperti Gubernur

Sindiran Sumarsono ke Ahok
Sindiran Sumarsono ke Ahok

Sindiran Sumarsono ke Ahok Kuasanya Telah Seperti Gubernur

Capture compressor3 1 300x157 Sindiran Sumarsono ke Ahok Kuasanya Telah Seperti Gubernur
Sindiran Sumarsono ke Ahok

Sindiran Sumarsono ke Ahok – Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok menyindir sikap Pelaksana Pekerjaan (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang merombak susunan Unit Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Kebijakan Umum Biaya – Prioritas Plafon Biaya Sesaat (KUA-PPAS) DKI Jakarta. ” Saya sangka beliau itu bukanlah di panggil Plt lagi namun Gubernur DKI Jakarta, ” kata Ahok sebentar sesudah kampanye di Tempat tinggal Lembang pada Jumat, 23 Desember 2016.

Ahok melemparkan pernyataan itu lantaran Soni sudah merombak susunan SKPD serta KUA-PPAS. Dalam peluang tidak sama, Soni berencana untuk kirim surat pada Ahok berkaitan gagasan perampingan susunan SKPD. Namun Ahok menolak itu, lantaran sekarang ini ia bukanlah lagi sebagai gubernur serta tidak mempunyai kewenangan merespons gagasan Soni.

Mana ada bersurat itu mana bisa orang dia telah seperti gubernur Sindiran Sumarsono ke Ahok

” Mana ada bersurat, itu mana bisa, orang dia telah seperti gubernur, ” tutur Ahok. Menurutnya, kekuasaan yang dipegang oleh Soni sekarang ini sama dengan dengan kekuasaan seseorang gubernur. Dimana bisa membuat gagasan kerja, gagasan biaya, serta merombak susunan pemerintahan. ” Kuasanya saja uda persis gubernur ngapain jadi Plt, gubernur saja sekalian. “

Ahok merekomendasikan supaya Soni tambah baik sekalian jadi gubernur DKI Jakarta. ” Bila ingin ngomong tidak mematuhi, gubernur saja sekalian, ” papar dia. ” Toh saya belum pasti balik, maka dari itu bertanya saja ke beliau. “

Ahok berasumsi aksi Soni sudah tidak mematuhi Undang-undang Basic 1945 serta undang-undang pemerintahan daerah. Kata dia, Soni berdasar pada Ketentuan Menteri Dalam Negeri yang memperbolehkan seseorang pelaksana pekerjaan membuat APBD DKI Jakarta. ” Maka dari itu saya bawa (tuntut) ke MK. “

Tetapi hingga sekarang ini Mahkamah Konstitusi tidak kunjung mengambil keputusan hasil dari tuntutan Ahok. Sekian waktu lalu, dia menuntut pasal yang mewajibkan calon inkumben kepala daerah untuk cuti di waktu saat kampanye. Menurut Ahok, undang-undang itu begitu merugikan. Lantaran saat cuti kampanye berbarengan dengan saat kajian gagasan biaya DKI Jakarta untuk th. depan. ” Saya bawa ke MK, namun diplesetkan seakan-akan orang kampanye tidak mau cuti, ” ucap dia.

Sindiran Sumarsono ke Ahok juga protes ketentuan Plt Gubernur DKI Jakarta

Terlebih dulu, Ahok juga protes ketentuan Plt Gubernur DKI Jakarta serta DPRD DKI Jakarta yang sudah merombak gagasan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD) dari Rp 67 jadi Rp 70 trilun. Ahok menyampaikan praktek ini kerap dikerjakan DPRD terlebih dulu.

” Usulannya Rp 67 triliun, lalu DPRD memasukkan biaya penambahan Rp 3 triliun, lantas seakan-akan APBD jadi Rp 70 trilun, ” kata dia. Ahok tidak mempersoalkan DPRD DKI mengusulkan program serta gagasan biaya. Cuma saja butuh diliat apakah program yang di tawarkan masuk akal. ” Bila tak masuk akal ya telah, kami tolak. “

Menurut Ahok hal semacam ini sama dengan dengan masalah UPS yang berlangsung satu tahun lebih silam. Membengkaknya APBD bisa menyebabkan program-program prioritas tidak dieksekusi. Lantaran biaya tidak cukup untuk mengakomodir Sindiran Sumarsono ke Ahok  ” Pada akhirnya saat program dieksekusi, barang yang dibeli cuma untuk untungkan dia seperti masalah UPS, “

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*